icon 25 Juli 2025 - Oleh Humas DPRD

APBD Perubahan Kuningan 2025: Pendidikan Rp712,6 M, Stunting Rp279 M, Utang Tunda Bayar Rp97,6 Miliar

Pemerintah Kabupaten Kuningan secara resmi mengajukan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan koreksi besar-besaran yang menandai situasi fiskal daerah sedang dalam tekanan berat.

Dalam sidang paripurna DPRD, Jumat (25/7/2025), Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyampaikan, perubahan ini bukan sekadar anggaran, tapi bentuk langkah penyelamatan keuangan daerah.

“Situasi fiskal kita sedang tidak sehat. Pendapatan tak mampu mengimbangi kebutuhan belanja. Kita tidak bisa lagi berangan-angan, tapi harus berhemat dan memprioritaskan,” tegas Bupati.

Menurut Dian, beban terbesar dalam perubahan APBD tahun ini adalah tunda bayar kegiatan 2024 sebesar Rp97,6 miliar, meliputi Rp12,8 miliar belanja modal peralatan dan mesin, Rp16,34 miliar belanja gedung, dan Rp13,1 miliar kegiatan 2024 yang belum terbayar.

Kondisi ini diperburuk dengan kas daerah yang sempat kosong di awal tahun, hingga pemerintah terpaksa meminjam ke bank untuk membayar gaji ke-14 ASN. Bunga pinjaman Rp1,7 miliar dibebankan ke APBD Perubahan 2025.

Meski fiskal ketat, kata Dian, pemerintah tetap menjaga sektor prioritas, terdiri dari Rp712,6 miliar (38,53%) untuk pendidikan, Rp279 miliar lebih untuk penanganan stunting (gizi, sanitasi, air bersih, edukasi), Rp133,1 miliar untuk pengendalian inflasi, Rp30 miliar Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis, dan Rp55 miliar tambahan belanja modal, termasuk Rp27,9 miliar untuk jalan kabupaten

Namun, sejumlah program seperti subsidi pertanian, modal bergulir UMKM, hingga kemitraan BUMDes masih belum terakomodasi karena ruang fiskal yang sangat terbatas.

Pemkab Kuningan juga menghadapi tantangan berat dari sisi pendapatan. Hingga semester pertama, sebut Bupati Dian, realisasi PAD retribusi baru 8,3% dari target Rp39,15 miliar, dan sewa Toko Siliwangi baru terealisasi Rp48 juta dari target Rp21 miliar.

“Pemerintah tengah memperkuat langkah penagihan persuasif, menata personel PAD, dan mendorong digitalisasi pajak serta retribusi. Kabar baiknya, dividen BUMD Air Minum naik dari Rp2,32 miliar menjadi Rp2,58 miliar. Namun, PT LKM Kuningan turun karena melemahnya portofolio kredit,” terang Dian.

Meski dibayangi tekanan fiskal, lanjut Dian, Pemkab Kuningan tetap optimis mematok target pembangunan makro, terdiri dari penurunan kemiskinan ke 10,42% – 11,50%, pengangguran terbuka ke 7,70% – 8,80%, Indeks Gini 0,34 – 0,347, IPM 71,65, dan PDRB per kapita Rp29,09 – Rp29,45 juta.

Adapun strategi percepatan diarahkan pada program unggulan, terdiri dari Jawara Tani (rehabilitasi irigasi dan nilai tambah hasil pertanian), Pasar Raya (digitalisasi UMKM dan pelatihan teknologi), dan Nata Daya (pengembangan desa wisata dan ekonomi lokal).

Dalam jawabannya kepada fraksi-fraksi, Bupati menyampaikan penghargaan sekaligus kejujuran fiskal. Ia mengajak seluruh pihak menyatukan langkah, bukan saling menyalahkan.

“Rakyat tidak menilai siapa paling vokal, tapi siapa paling tulus bekerja demi kepentingan bersama,” pungkasnya.