icon 14 April 2026 - Oleh Humas DPRD

DPRD Kuningan Tegaskan Sikap Objektif dalam Menyikapi Perbedaan Data TGR Disdikbud

DPRD Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya untuk bersikap objektif dan berbasis data dalam menyikapi dinamika perbedaan angka Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024/2025.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kuningan, Rana Suparman, saat menerima penyampaian aspirasi dari mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan di depan Gedung DPRD, Selasa (14/04/2026).

Dalam kesempatan tersebut, DPRD mengapresiasi kehadiran mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan. Aspirasi yang disampaikan dinilai menjadi penguat bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Terkait perbedaan angka TGR, DPRD menjelaskan bahwa saat ini terdapat variasi data yang bersumber dari dokumen resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dimiliki oleh masing-masing pihak, baik legislatif maupun eksekutif.

DPRD menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi perbedaan tersebut, serta menekankan bahwa lembaga legislatif akan berpegang pada data dan dokumen resmi yang dimiliki, tanpa terburu-buru mengadopsi narasi dari pihak manapun.

Untuk memastikan kejelasan dan keseragaman data, DPRD membuka ruang untuk mendorong dilakukannya audit tujuan tertentu oleh BPK RI, sehingga seluruh pihak memiliki rujukan yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, DPRD juga menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya difokuskan pada besaran nilai TGR, tetapi juga pada upaya menelusuri akar permasalahan guna mencegah terulangnya temuan serupa di masa mendatang.

DPRD Kabupaten Kuningan memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta berkomitmen menjaga integritas lembaga dengan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bagian penting dalam proses pembahasan di DPRD, khususnya dalam memperkuat pengawalan terhadap tindak lanjut temuan BPK di sektor pendidikan.