| Berita Terbaru
DPRD Kuningan Terima Aspirasi Mahasiswa, Tegaskan Komitmen Kawal Temuan BPK Disdikbud
DPRD Kabupaten Kuningan menerima penyampaian aspirasi dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan di depan Gedung DPRD, Jalan RE Martadinata, Ancaran, Selasa (14/4/2026).
Aksi berjalan tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polres Kuningan. Mahasiswa secara bergantian menyampaikan pandangan dan tuntutan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024–2025.
Menanggapi hal tersebut, pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan yang diwakili Wakil Ketua DPRD, H. Ujang Kosasih (Fraksi PKB) dan Saw Tresna Seotiani (Fraksi Golkar), bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, hadir langsung menemui massa aksi sebagai bentuk keterbukaan lembaga terhadap aspirasi masyarakat.
Dalam dialog yang berlangsung, DPRD menerima dan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan, termasuk dorongan agar proses tindak lanjut temuan BPK dilakukan secara transparan dan akuntabel.
DPRD menegaskan bahwa pembahasan terkait temuan BPK, khususnya yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Disdikbud, saat ini tengah berjalan di Komisi IV bersama mitra kerja terkait sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
Lembaga DPRD berkomitmen untuk mengawal proses tersebut secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan baik.
Selain itu, DPRD juga menegaskan keterbukaannya terhadap partisipasi publik, termasuk dari kalangan mahasiswa, sebagai bagian dari kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan masukan penting dalam proses pembahasan di DPRD, khususnya dalam memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran di sektor pendidikan.
Ke depan, DPRD Kabupaten Kuningan memastikan akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengawasan, serta mendorong penyelesaian temuan BPK secara tuntas demi kepentingan masyarakat.