| Berita Terbaru
Ketua DPRD Menerima Audiensi Dari Peserta Seleksi PPPK terkait Penundaan Pengangkatan.
Ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) yang telah lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggelar aksi protes di Gedung DPRD Kuningan pada Jumat (15/3). Mereka menuntut kepastian dari pemerintah terkait penundaan pelantikan, yang dinilai mencederai harapan mereka untuk segera diangkat sebagai PPPK.
Ketua Forum Tenaga Honorer Kategori 2 Indonesia (FTHK2I) Kuningan, H Undang Tisna menegaskan, bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan para tenaga honorer atas kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak konsisten.
“Kami datang ke DPRD untuk meminta kejelasan sikap pemerintah daerah, terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai penundaan ini. Pemerintah pusat harus bertanggung jawab karena kebijakan ini telah membuat ratusan honorer resah. Kami butuh kepastian, bukan janji-janji kosong,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kuningan sebenarnya telah menyelesaikan tahap demi tahap, mulai dari seleksi hingga persiapan pelantikan. Namun, tiba-tiba muncul ketidakpastian terkait anggaran yang memicu kebingungan di kalangan tenaga honorer.
“Kami mendapat informasi bahwa anggaran untuk pelantikan PPPK di Pemda Kuningan sudah ada dan telah dianggarkan. Tapi dalam musyawarah terakhir, ada yang mengatakan anggaran itu tidak ada. Ini yang membuat kami bingung, tolong pemerintah daerah jelaskan kepada kami,” terangnya.
Pihaknya juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pemerintah daerah jika nantinya pengangkatan tenaga honorer harus dilakukan serentak pada 2026, sebagaimana wacana yang beredar.
“Jangankan mengangkat 6.000 tenaga honorer, kami yang hanya 579 orang saja harus berjuang mati-matian agar diangkat. Kalau kebijakan seperti ini terus berlanjut, bagaimana nasib kami nanti,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy dengan tegas menyatakan penolakan terhadap kebijakan penundaan pengangkatan PPPK yang telah lolos seleksi. Sebab merasakan langsung kegelisahan dan kekecewaan para tenaga honorer, setelah berjuang bertahun-tahun untuk mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka.
“Tentu banyak dari mereka telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun dengan gaji yang minim. Namun tetap bertahan demi pengabdian kepada masyarakat dan pemerintahan,” katanya.
Oleh sebab itu, Ia merasa tahu betul bagaimana perjuangan para tenaga honorer di Kuningan.
“Seleksi PPPK ini bukan sekadar formalitas, bukan hanya bangun tidur, cuci muka, lalu daftar. Ini adalah hasil dari pengabdian bertahun-tahun, ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dari 20 tahun. Dan ketika ada angin segar dengan lolosnya seleksi PPPK, tiba-tiba harapan itu dihantam badai dengan kebijakan penundaan dari KemenPAN-RB,” tegasnya.
Menurutnya, keputusan penundaan ini tidak hanya berdampak pada para tenaga honorer, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi mereka serta keluarganya. Ia menyoroti bagaimana tenaga honorer harus berjuang memenuhi berbagai persyaratan seleksi, termasuk mengurus SKCK dan membayar tunggakan BPJS yang jumlahnya tidak sedikit. Banyak di antara mereka yang bahkan terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan administrasi seleksi.
“Bayangkan, di Kuningan saja ada 519 orang yang terdampak. Secara nasional, jumlahnya mencapai ratusan ribu. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal harapan dan keadilan bagi mereka yang telah berkorban begitu lama,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Nuzul Rachdy berjanji akan memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer dengan segala cara yang memungkinkan. Ia menilai kebijakan penundaan ini sebagai bentuk ketidakadilan yang harus diperjuangkan bersama.
“Saya akan berdiri di barisan yang sama dengan teman-teman semua. Penundaan ini bukan hanya keputusan administratif, tapi menyangkut kehidupan banyak orang. Saya pastikan akan memperjuangkan hak-hak tenaga honorer hingga kebijakan ini dibatalkan,” tutupnya.