
Komisi III & IV DPRD Kuningan Tinjau Lokasi Longsor Cilengkrang, Desak Pemda Kuningan Evaluasi Tata Kelola Kawasan Wisata Gunung Ciremai
Siwindu.com – Peristiwa longsor yang terjadi di kawasan hiking Lembah Cilengkrang, lereng Gunung Ciremai, Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, beberapa waktu lalu, mendapat perhatian serius dari DPRD Kuningan.
Dua komisi di DPRD Kuningan, yakni Komisi III dan Komisi IV, melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana longsor Lembah Cilengkrang untuk menghimpun data serta menelusuri penyebab dan dampaknya secara lebih menyeluruh.
Ketua Komisi III DPRD Kuningan, H Didit Pamungkas SE MM, menilai tinjauan lapangan tersebut merupakan langkah awal dalam merumuskan sikap DPRD terhadap bencana yang terjadi. Ia menyebut bahwa intensitas hujan yang tinggi kemungkinan menjadi pemicu utama longsor, namun menegaskan perlunya kajian lebih dalam yang mencakup berbagai faktor lain, termasuk kondisi lingkungan sekitar.
“Di lapangan, kami tidak hanya menemukan persoalan longsor, tapi juga indikasi pencemaran lingkungan yang berasal dari aktivitas peternakan di kawasan tersebut. Ini tidak bisa dilihat sepihak. Semua aspek perlu dikaji secara komprehensif agar solusi yang dirumuskan tidak bersifat parsial,” ujarnya kepada wartawan usai peninjauan lapangan, Selasa (20/5/2025).
Politisi Golkar ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar komisi dan perangkat daerah dalam menangani permasalahan semacam ini. Ia menyebut Komisi III yang bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup dan DPUTR, serta Komisi IV yang berkoordinasi dengan BPBD, harus menyatukan langkah dalam menyusun kebijakan jangka panjang, termasuk pengendalian pembangunan di kawasan rawan bencana.
Dalam kunjungan itu juga mengemuka wacana untuk menggelar rapat gabungan lintas komisi DPRD bersama mitra kerja, sebagai langkah evaluatif terhadap pengelolaan kawasan kaki Gunung Ciremai yang kini berkembang menjadi destinasi wisata dengan berbagai fasilitas komersial.
Ikut menambahkan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kuningan, Yaya SE. Ia turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya bencana tersebut. Yaya menyoroti pembangunan sektor pariwisata di wilayah kaki Gunung Ciremai yang diduga tidak disertai kajian lingkungan yang memadai.
“Gunung Ciremai bukan hanya simbol keindahan alam, tapi juga kawasan lindung yang menopang kehidupan banyak warga. Jika pembangunan wisata dilakukan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan, kita sedang membuka jalan bagi bencana ekologis di masa depan,” tegasnya.
Politisi PKS ini mengingatkan, setiap pembangunan di kawasan pegunungan harus berlandaskan prinsip kehati-hatian. Menurut Yaya, momentum ini harus menjadi cermin bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan harus bijak, harus menjamin kelestarian alam. Generasi mendatang berhak mewarisi lingkungan yang sehat, bukan kerusakan akibat kelalaian hari ini,” tandas Yaya.
Baik Komisi III maupun Komisi IV DPRD Kuningan yang memiliki kewenangan tugas pengawasan, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal penanganan dampak bencana ini secara menyeluruh. Mereka menegaskan, kebijakan yang diambil nantinya tidak hanya merespons kejadian, tetapi juga memperbaiki tata kelola pembangunan agar lebih berpihak pada kelestarian lingkungan.