icon 13 Januari 2026 - Oleh Humas DPRD

DPRD Kuningan Ingatkan Pembangunan Pariwisata Harus Berpihak pada Kelestarian Alam

DPRD Kabupaten Kuningan kembali mengingatkan pentingnya arah pembangunan pariwisata yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Peringatan ini disampaikan agar geliat pariwisata tidak justru meninggalkan dampak buruk bagi alam dan masyarakat di kemudian hari.

Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat (PPD) DPRD Kuningan, Ali Akbar, menegaskan agar Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) lebih berhati-hati dan tidak gegabah dalam memberikan izin usaha pariwisata. Hal tersebut disampaikannya saat rapat kerja Komisi II DPRD Kuningan bersama Disporapar, Selasa (13/1/2026).

Menurut Ali, pembangunan pariwisata tidak boleh semata-mata mengejar target angka kunjungan atau pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, setiap kebijakan harus dilandasi kajian lingkungan yang mendalam serta tanggung jawab moral terhadap alam.

“Jangan sampai pariwisata hanya disajikan dalam bentuk angka-angka. Kalau berpotensi merusak lingkungan, terutama di kawasan lereng Gunung Ciremai, jangan mudah memberi izin dengan dalih apa pun,” tegasnya.

Ali mengingatkan, Gunung Ciremai memiliki peran vital bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Kuningan, mulai dari sumber air, pertanian, hingga menjaga keseimbangan ekosistem. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengganggu kawasan tersebut harus benar-benar dipertimbangkan secara matang.

Ia juga menekankan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya persoalan teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. “Keimanan ekologis itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diterapkan dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, anggota DPRD Kuningan dari Fraksi PPP, Drs. H. Momon Suherman, turut menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan izin usaha pariwisata yang telah dikeluarkan.

“Masalahnya bukan hanya pada izin, tetapi juga pengawasan. Siapa yang mengawasi di lapangan harus jelas. Pemerintah daerah perlu segera membentuk sistem pengawasan yang tegas agar aturan benar-benar dijalankan,” kata Momon.

DPRD berharap, pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan ke depan tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga tetap menjaga kelestarian alam sebagai warisan bagi generasi mendatang.